Ketua DPR Marzuki Alie mengatakan, berdasarkan hasil kajian ulang, maka biaya pembangunan gedung DPR mengalami penurunan dari Rp 1.8 Triliun dianggarkan dalam 3 tahun APBN, menjadi Rp 1.5 Triliun.

"Anggaran sebesar itu sudah lengkap dengan meubel dan ITnya, bahkan tadi disampaikan akan turun lagi menjadi Rp.1.3 Triliun, kita masih berharap dapat menjadi Rp 1.2 Triliun,"katanya saat menjawab pertanyaan wartawan di Gedung DPR, Kamis,(30/8).

Menurut Marzuki, seluruh pimpinan Dewan juga sepakat agar hasil kajian tersebut dipresentasikan kepada seluruh Fraksi."Tahun ini gak perlu dilaksanakan dahulu, dan anggaran tahun ini Rp 250 Miliar dikembalikan ke kas negara,"katanya.

Marzuki menambahkan, permintan DPD untuk perluasan ruang kesekjenan harus dikaji bersama. "Seluruh ruangan rapat dan supporting system di gedung baru itu perlu dikaji, dan yang bertanggung jawab itu kementrian PU, tim teknis dan kesekjenan,"tandasnya.

Menyinggung renovasi pembangunan Rumah jabatan, Marzuki mengatakan, BURT telah memutuskan seluruh dokumen mulai dari perencanaan, perencanaan, keputusan sampai tender diaudit oleh BPKP. "Jadi perlu Audit investigasi, jangan sampai ada fitnah,"tambahnya. (si)